Senin, 22 Februari 2016 - 08:27:15 WIB
PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PENATAAN PNS DI KABUPATEN PACITAN
Diposting oleh : RULY DWI AB
Kategori: Bidang Sekretariat - Dibaca: 436 kali

Pacitan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara mengadakan rapat sekaligus workshop pelaksanaan implementasi penataan PNS di lingkup Pemkab Pacitan. Bertempat di Gedung Karya Dharma yag dilaksanakan pada tanggal 17-18 Pebruari 2016, rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, Suko Wiyono. Materi penataan PNS diawali dengan arahan dari Kepala Kanreg II BKN Surabaya, Ida Ayu Rai Sri Dewi, dalam sambutannnya Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN Ida Ayu Rai Sri Dewi menjelaskan bahwa kegiatan penataan PNS dalam rangka reformasi birokrasi adalah program multiyears, berlangsung sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. “Hingga saat ini, Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN telah merekomendasikan hasil Penataan PNS ke berbagai instansi Pemerintah kemudian dilanjutkan dengan materi tentang implementasi penataan PNS dari tim Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun ini memilih Kabupaten Pacitan sebagai pilot project implementasi Penataan PNS di lingkup Kanreg II. Dari implementasi kegiatan penataan PNS diharapkan dapat mengetahui secara riil jumlah kebutuhan PNS Pemkab Pacitan serta distribusi PNS yang merata dan sesuai dengan kompetensinya.

Penataan Pegawai Negeri Sipil

Pelaksanaan Penataan PNS didasarkan pada Perka BKN No. 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan PNS. Penataan PNS adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kinerja nyata.

Adapun pelaksanaannya dengan tahapan : Menyusun Analisis Jabatan, Menghitung Kebutuhan Pegawai (ABK dan Perka BKN No. 19/2011), Menyusun Analisis Kesenjangan Antara Syarat Jabatan dengan Profil Pegawai dan Menyusun Rekomendasi Penataan PNS.

Penghitungan kebutuhan pegawai berkorelasi dengan struktur organisasi atau kelembagaan pada instansi bersangkutan. Karenanya, PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam Penataan PNS.

Yang menjadi catatan untuk Kabupaten Pacitan :

  1. Jabatan Struktural terbatas (Golongan III/c dan III/d menumpuk di atas) sebagai solusinya diadakan seleksi terbuka internal Kabupaten
  2. Distribusi PNS kurang merata Solusimya : Diklat kompetensi dan kinerja yang expert melatih secara informal di tempat baru,  Study Banding dengan Kabupaten lain terkait Publik Sevis, misalnya : SDM diganti mesin, Transfer exit knowledge dari pimpinan ke CPNS tentang etika birokrasi.
  3. Nomenklatur jabatan berubah – ubah solusinya setiap jabatan harus multitasking tidak lagi spesifik.

Kiranya hasil dari kegiatan Implementasi Penataan PNS berupa temuan dan rekomendasi tersebut tidak hanya sampai dalam bentuk buku dan pajangan. Tapi bisa menjadi panduan dalam mengembangkan pegawai dan memformulasikan kebutuhan pegawai. Semoga bermanfaat.




0 Komentar :