Selasa, 26 April 2016 - 11:10:19 WIB
REVOLUSI MENTAL ASN
Diposting oleh : YAGUS TRIASRSO
Kategori: Bidang Sekretariat - Dibaca: 204 kali

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan oleh para Aparaturnya. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi serta menjadikan mental model birokrasi dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu harus ada perubahan yang fundamental, perubahan tersebut dilakukan melalui REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA, yakni perubahan cepat yang diharapkan dapat mendorong terciptanya pola pikir dan budaya kerja Aparatur yang positif, sehingga akan menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Kelembagaan pemerintah dibentuk belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan objektif. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektifitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya / perilaku yang lebih kondusif  dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Kejelasan proses Tata Laksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak ada sistem tata laksana yang baik. Hal ini menciptakan perilaku hirarkis, feodal dan kurang kreatif pada birokrat/ aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tata laksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus untuk mengubah mental aparatur.

Manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang koruptif, inkompeten, dan bermental priyayi. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang bersih, kompeten dan melayani.

Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem Akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan sumber daya yang dipergunakan.




0 Komentar :