Kamis, 01 Agustus 2019 - 09:41:41 WIB
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) KAB. PACITAN
Diposting oleh : RULY DWI AB
Kategori: Bidang Penilaian Kinerja - Dibaca: 34285 kali

PACITAN, Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) telah menerbitkan PERATURAN KPK NOMOR PER-07 TAHUN 2016  Tentang TATA CARA PENDAFTARANPENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  LHKPN, Bahwa PNS wajib melaporkan Harta Kekayaannya.Ada beberapa perubahan tentang tata cara pelaporan dalam aturan tersebut. Yang awalnya laporan menggunakan blangko manual mulai ditetapkannya peraturan KPK itu beralih ke elektronik melalui aplikasi e-LHKPN. Semula Laporan LHKPN adalah 2 tahun sekali sejak menjabat kali ini setiap tahun di awal tahun berikutnya harus melaporkan, begitu juga untuk PNS pada awal menjabat maupun yang akan pensiun.  

Berdasarkan peraturan itu Pemerintah Kabupaten Pacitan menetapkan Wajib Lapor LHKPN melalui Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sebagian PNS Lingkup Kabupaten Pacitan diwajibkan melakukan Laporan LHKPN menurut aturan tersebut. Pada Periode Pelaporan Tahun 2017 yang lalu telah dilaksanakan sosialisasi terkait Teknis Laporan LHKPN dan laporan LHKPN pada periode 2017 ini 198 PNS melaporkan LHKPN sedangkan 37 tidak melapor dari 235 PNS atau sekitar 84,25%. Sedangkan pada Periode Tahun 2018 yang dilaporkan pada tahun ini mengalami peningkatan pelaporan dari wajib lapor 264 PNS yang telah melaporkan 241 PNS sedangkan yang 34 belum melaporkan atau sebesar 91,29%. Dengan adanya peningkatan jumlah pelaporan diharapkan PNS Pemerintah Kabupaten Pacitan bersih dari praktik KKN yang akhir – akhir ini menjadi sosrotan.

KPK sendiri menjadikan Laporan LHKPN ini sebagai alat kontrol untuk mengndalikan tingkat Korupsi di Indonesia. Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi PNS. Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. doc-bkd




24846 Komentar :

aqiqah tasik
15 Desember 2020 - 13:41:10 WIB

jarang sekali ada web site yang meyediakan artikel semenarik ini
bing
15 Desember 2020 - 14:51:50 WIB

kami adalah para spamers yang sopan akan berCommenttar, jadi kami mohon kepada admin tolong hapus Commenttar kami, terima kasih
bing 2
15 Desember 2020 - 15:45:13 WIB

sangat menarik dan informatif terus update artikel terbarunya
largest code marketplace
16 Desember 2020 - 08:15:44 WIB

codecanyon.net largest code marketplace
largest Theme MarketPlace
16 Desember 2020 - 09:18:56 WIB

largest Theme MarketPlace
Peninggi shock skok sok depan satria panjang full 20cm
16 Desember 2020 - 10:50:13 WIB

informasi yang sangat mudah di pahami terimakasih admin
honda sonic supermoto
16 Desember 2020 - 13:07:46 WIB

Bagi bapak atau ibu admin web yang menyajikan banyak informasi ini,kami menunggu berita terbaru dari web yang ber kualitas ini
aqiqah tasik
16 Desember 2020 - 14:23:50 WIB

infonya sangat menarik bos
konsultan pemetaan
17 Desember 2020 - 09:54:33 WIB

pertamax gan terimakasih untuk infonya
konsultan manajemen
17 Desember 2020 - 09:54:33 WIB

Situs Anda selalu memberikan berita yang update, menarik dan bermanfaat
<< First | < Prev | 1 | 2 | 3 | ... | 2485 | Next > | Last >>